cara pembayaran ls pihak ketiga. s. cara pembayaran ls pihak ketiga

000,-dibayarkan secara langsung melalui mekanisme LS kepada rekanan/pihak ketiga kecuali nilai transaksi lebih besar dari nilai UP. 32. Cara Pengisian: 1. Uraian SPM 2018 ini kembali diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menegaskan lagi apa yang diatur dalam PMK/190/2012. … SPM LS ke Pihak Ketiga (Kuitansi) 07 (Langsung) 2 (Giro Bank) 1 (Pengeluaran Anggaran) 4 (Pembayaran Langsung) Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, masing-masing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. PENGESAHAN BELANJA DARI PENGGUNAAN DANA TUP; 12. Kode jenis setoran: 100 (persewaan barang jasa selain persewaan tanah/bangunan) 2. d. 000. 2023 diajukan menggunakan SAKTI sesuai juknis terlampir. (3)Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/spj sampai dengan bulan lalu 9. 2. 05/2018 Tanggal 26 Desember 2018. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Balai Diklat Keuangan Makassar. 11. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara);. Judul diisi dengan nama PROVINSIKABUPATENKOTA, nama SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggarankuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. Biaya teguran PIHAK KEDUA, Biaya untuk PIHAK KETIGA yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menagih utang yang besarnya (menurut kebiasaan) adalah [( ) % (jumlah. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2. 178/PMK. Importir akan mengirim cek kepada eksportir lewat bank pilihan pihak eksportir kemudian barulah cek bisa dicairkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); kecuali ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemungutan. 07/2021 Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2021. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/KPA kepada: a. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Angka Pelaksanaan APBN 2. jumanto. PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dalam dokumen DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, (Halaman 56-65) Video kali ini tentang Cara Membuat SPP & SPM Kontraktual, LS Bendahara Non BAST, LS Banyak Penerima Non BAST pada Pandu Sakti 2021 (Day 2 EUT Sakti 2021)Unt. 9. Standar Uraian SPM. Jumat, 23 Januari 2015 01:19 WIB Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Klik Tombol Preview Cetak (Print) SPP 3. Biaya PIHAK KETIGA yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan menyampaikannya kepada PPSPM paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap. Kelengkapan SPM. Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah No Aktivitas Pelaksana. PMK-190/PMK. Terkait dengan pembayaran LS kepada pihak ketiga, seyogyanya dilakukan langsung kepada rekening a. Nota Dinas PPK ke UKPBJ; 2. 190/PMK. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. l. SPM LS Non Kontraktual untuk : Pembayaran Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (Honor Kegiatan) Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai dibawah 50 juta rupiah. Transaksi penerimaan pungutan pajak dari SP2D LS Pihak Ketiga berupa PPh dan PPN yang mengibatkan timbulnya utang pajak pusat. Contohnya, “Berita Acara Serah Terima ini sekaligus menjadi bukti ontentik bagi Para Pihak, dimana PIHAK KEDUA telah mendapatkan haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di atas”. Ketiga MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) MEKANISME UANG PERSEDIAAN Dispensasi Kebutuhan UP Per. Bendahara. b. SPM LS NON KONTRAKTUALBelanja Barang menggunakan BAST di bawah 50 juta. Berita Acara Pembayaran adalah dokumen penting yang menunjukkan bukti pembayaran atas barang atau jasa yang diterima oleh pihak penerima. Subbag Umum dan Keuangan 3. SPM-LS ke Pihak Ketiga (Kuitansi) - (Sekaligus Lunas) Jenis SPM : 7 Langsung; Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran; Sifat Pembayaran : 4. . Secara umum teknik yang digunakan dalam verifikasi pengadaan barang dan jasa antara lain: 1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 190/PMK. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Halaman Untuk Membuat SPP Membuat SPP LS Dengan Klik Tombol Tambah (lengkapi isian data yang ada). 05/2012 tetang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. atas dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 15. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Syarat Pengajuan SPP-LS (untuk pihak Ketiga/Rekanan) "Pelaksana. Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara negara dan mekanisme pencairan anggaran atas beban APBN. Rekanan menerbitkan faktur pajak. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD. 20. NOMOR 151/PMK. r. Editor: HAI-Pedia. 1) Mekanisme pembayaran Langsung (LS) Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK. Bendahara Pengeluaran untuk belanja pegawai/perjalanan. 05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Keputusan Direktorat Jenderal. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini 8. 2. Kewajiban pembayaran pajak tidak hanya dilaksanakan dengan mekanisme penyetoran secara mandiri oleh wajib pajak, tetapi ada mekanisme lain melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. SSP PPh Pasal 23 digunakan untuk melakukan pembayaran online pajak PPh 23. 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. Uang Persediaan (UP) TA. 6. 2. Cara pengisian SP2D Kolom 1 a. Kolom uraian diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak. Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih. melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran 2. Paragraf Ketiga Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan. Sos. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Penyedia barang dan jasa. Hal ini ditekankan dalam Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi: Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. PIHAK KETIGA. ABSTRAK PERATURAN. 10. PER-22/PJ/2021, maka peraturan sebelumnya dinyatakan diubah. SPM TUP Nihil Melewati TA 2020 : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja. Kita, sebagai pemilik hapenya, adalah pihak pertama. SPM-LS Uang Muka Kontrak. Lalu Google, sebagai pemilik OS Android yang digunakan dalam hape kita, adalah pihak kedua. Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU/TU sampai dengan bulan lalu. pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapannya Dokumen Pembayaran UP/GUP/TUP/PTUP/L S Bendahara/LS Pihak Ketiga dan perpajakannya Bendahara memverifikasi ketersediaan pagu/dana sesuai POK, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak SSP PPh Pasal 21, PPh Bendahara Pengeluaran memberitahukan SP2D-LS Belanja Non Pegawai/Rekanan kepada pihak ketiga/rekanan paling lambat 2 (dua) hari kerja. 1. Temukan kuis lain seharga dan lainnya di Quizizz gratis!Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan Ahmad Abdul Haq 8. Nama SKPD diisi SKPD yang bersangkutan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran pembantu, tahun anggaran dan bulan. Syarat Khusus berupa : Asli surat jaminan uang muka; Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara atau Proses perekamam SPP LS untuk pihak ketiga atau. Lebih detail, teknis pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan sebagai berikut : 1. 1. Oleh. Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran. Cara pengisian : 1. n. PencatatanPelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan keberatan. 2022. F. Dokumen SPP-LS untuk SPP Bantuan Sosial pada pihak ketiga 1) Pengantar SPP 2) SPP-LS 3) Rincian SPP-LS 4) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 5) Rekap Transfer (3 rangkap jika ada). Dengan ketentuan baru sebut saja UP untuk pengganti istilah Beban Sementara, dan LS untuk pengganti istilah Beban Tetap . tagihan. PENCATATAN SPM/SP2D-LS YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK KETIGA; 13. Prinsip utama pembayaran dilakukan dengan Mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran. Bagian Ketiga Bendahara. Dokumen Perpajakan 3. Hal ini berarti, pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia. Program diisi dengan kode dan nama program yang dibiayai dengan TU 3. 20. Tata cara perhitungan kewajiban UPSL berpedoman pada peraturan menteri keuangan. Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/ T) yang dilakukan dengan cara dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dilakukan terhadap ABMA/T yang telah ditempati/ dihuni/ digunakan oleh Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) 1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapannya Dokumen Pembayaran UP/GUP/TUP/PTUP/L S Bendahara/LS Pihak Ketiga dan perpajakannya Bendahara memverifikasi ketersediaan pagu/dana sesuai POK, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak SSP PPh Pasal 21, PPh •kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; •kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan •kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak 2. jadi data transaksinya banyak yang hilang seperri 02 spm ls bendahara…spm ls pihak ketiga pungut pajak setor pajak transaksi up tup ga ada REPLY PortalKPPN says: FEBRUARY 2, 2017 AT 4:33 AM Kemungkinan Ibu menggunakan user dengan level BPP. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, akun pihak ketiga adalah akun pada bank asing dalam valuta asing dengan atas nama nasabah bank tersebut (loro account). Jika mengalami kendala dalam transaksi ini, hubungi pihak Viapaypal. b. Judul diisi dengan nama Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan 2. Ikuti langkah berikut untuk melakukan pencatatan transaksi PU Bank. Berawal d. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Cara Pengisian: Kolom 1 dlisi dengan nomor urut. 1. Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan lalu berdasaDPAn data dari PPTK. Nata Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berisikan informasi terkait dengan realisasi L/C dan(menandatangani Dokumen NPD) Pencairan Dana UP/GU/TU/LS. Lumpsum adalah istilah universal yang menggambarkan cara pembayaran secara tunggal. Nomor. tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Asas Umum. Kolom no BKU diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak pada BKU 4. b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidakPengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya . Istilah ini banyak digunakan dalam dunia asuransi, investasi, perbankan, lelang, dan akuntansi. 3. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Rekber menjadi pihak ketiga antara penengah transaksi, antara penjual dan pembeli. UP merupakan pengeluaran negara yang bersifat transito, m engingat pada saat pencairan dana UP belum ada prestasi barang/jasa yang diterima negara; Pembayaran melalui UP merupakan pembayaran untuk keperluan operasional kantor yang disediakan sehari-hari dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak direncanakan (contoh :. Penandatanganan Akte Jual - Beli di hadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah dilakukan pada saat Pihak Kedua melunasi seluruh pembayaran objek Perjanjian Pengikatan Jual - Beli yang telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 dalam Perjanjian Pengikatan Jual - Beli ini. 05/2008 tentang tata cara penata usahaan dan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara. 54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tata cara untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. PHM Noor No. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK. SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima. Adapun tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang dan jasa yang telah penulis singkat sebagai berikut : 1) Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang. Jika ini disepakati atau setidak-tidaknya mirip. (Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur) Nomor. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Belanja Tidak Langsung PPKD mencakup :• Pihak yang berhak menerima pembayaran atas be ban APBN dipastikan kebenarannya. 26. Transaksi Non Kas a. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. 1. PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TATA. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, prinsip, prosedur, dan format pembukuan dan. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian. Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA kepada : a. (SK/ST/SPD) No. Pertanggungjawaban Penggunanan TU<br /> Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya<br /> telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. 13. 05/2012 Pembayaran Langsung (Pembayaran LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung. untuk pembayaran kegiatan penyediaan obat-obatan) b. Apabila putusan pengadilan dimaksud telah menetapkan kewajiban bagi pihak ketiga untuk membayar uang pengganti maka instansi harus. Ø LS Bendahara adalah Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran sebagai penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran keperluan belanja pegawai non gaji induk. Terdapat 2 arti 'pihak ketiga' di KBBI. Bendahara pengeluaran menandatangani SPP LS jika disetujui, dan meneruskan ke Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk diverifikasi; 4. Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 10. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atas. Pembayaran,ModulBendahara,ModulPersediaan,ModulAsetTetap,ModulPiutang,serta. Pembayaran Langsung Digunakan untuk pembayaran kepada: Aparatur negara, Penyedia, dan/atau Pihak lain (meliputi perseorangan, kelompok masyarakat,. Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkanSPJ sampai dengan bulan ini 11. Surat permohonan bayar juga penting untuk menagih ke pihak lain yang mengalami keterlambatan atau mungkin lalai secara halus dan tidak menyinggung. Khusus untuk pembayaran yang. Scroll dan klik pada tulisan kuning ‘Beli Saldo PayPal Sekarang’. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. TUNJANGAN KINERJA: HITUNG DAN CARA BAYAR Teknis Substantif Perbendaharaan . Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka seluruh pembayaran atas beban APBN yang dilakukan oleh Satuan Kerja harus menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga dan tidak diperkenankan mengelola Uang Persediaan. Secara umum, penerbitan SP2D digambarkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa dengan jalan. Perolehan BMN Pihak Ketiga: 2021: DOWNLOAD DISINI Juknis Transaksi BMN Pihak Ketiga - Penghapusan BMN Pihak. Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh bank untuk pengadaan barang/jasa di atas Rp100. ATMAJI PRIYOSUKENDRO, SE. 190/PMK. 2.